Date:September 19, 2020

Mulai Tahun Depan, Kas Keuangan Daerah Dialihkan ke Bank SulutGO

Kas Daerah

READ.ID – Pengelolaan rekening kas daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, bakal dialihkan ke Bank Sulutgo, pada tahun 2020 nanti. Rencana tersebut terungkap saat Direktur Utama Bank Sulutgo Jeffry A.M Dendeng, bertemu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (11/12/2019).

Pemindahan rekening kas ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK. Karena Bank Sulutgo menjadi salah satu obyek pengawasan. Selain itu, pengalihan diharapkan bisa memberdayakan Bank Pembangunan Daerah.

“Pemikiran lain bahwa Pemprov Gorontalo kan merupakan salah satu pemegang saham di Bank Sulutgo. Dari seluruh provinsi di Indonesia, tinggal Gorontalo yang belum menggunakan Bank Pembangunan Daerah,” jelas Asisten III Bidang Administrasi Syukril Gobel yang turut mendampingi gubernur.

Kerjasama tersebut sebenarnya sudah akan dilaksanakan tahun 2019, tapi ada sejumlah syarat teknis yang harus dipenuhi oleh Bank Sulutgo. Di antaranya, penyiapan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan sistem KASDA Online.

“Jadi KASDA Online itu kita tidak perlu bawa-bawa penerbitan SP2D ke bank, tapi langsung di approve online dan masuk bank untuk diteruskan ke pihak ketiga,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirut Utama Bank Sulut Jeffry A.M. Dendeng menjelaskan, pihaknya siap meningkatkan kualitas pelayanan agar kerjasama tersebut bisa terwujud. Salah satu yang ditawarkan yakni pelayanan online selama 7 hari penuh. Contohnya layanan pembayaran gaji pegawai setiap tanggal 1 bulan berjalan yang tetap bisa dilakukan meski di hari libur akhir pekan.

“Jadi intinya kami melayani transaksi itu 7 hari 24 jam penuh. Kalaupun harus bertransaksi secara cash ketika weekend dalam hal ini Sabtu dan Minggu, di Bank Sulutgo ada yang namanya weekend bank,” jelasnya.

Rencana pengalihan rekening ini masih akan dikoordinasikan dengan Kementrian Keuangan. Sebab, menyangkut dana transfer daerah. Termasuk koordinasi dengan PT Pertamina menyangkut pendapatan pajak bahan bakar. (RL/Adv/Read)