READ.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bahas pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur melalui rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (12/1/2021).
Dalam rapa itu, kinerja Badan Pertanahan Nasional di evaluasi pihak DPRD. Sejumlah pertanyaan disampaikan kepada pihak BPN, guna mendapatkan penjelasan atas laporan masyarakat yang sampaikan kepada DPRD.
Ketua Komisi I Aw. Thalib mengemukakan, ada tiga hal penting yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat kali ini.
Ketiga hal tersebut, diantaranya, terkait pembahasan tanah untuk kepentingan umum, pembebasan tanah untuk pembangunan waduk Bulango Ulu, serta pembebasan tanah pembangunan sekolah calon bintara (SECABA) bagi TNI di Gorontalo.
“Khusus untuk pembicaraan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk Bulango Ulu, telah disepakati bersama akan tindaklanjuti pada pekan depan, dengan mengundang pihak terkait yakni Appraisal dan Balai Wilayah Sungai (BWS),” tegas Aw Thalib kepada awak media.
Menurut politisi partai berlambang kabah ini, dalam pembahasan pembebasan waduk Bulango Ulu nantinya akan dilakukan secara tertutup. Mengingat, kata Aw. Thalib, adal hal-hal penting yang harus dibahas dalam rapat tersebut, terutama soal pemberian ganti rugi.
“Intinya, kami akan mengutamakan prinsip kesejahteraan rakyat dalam hal pembahasan lahan tersebut, yang istilahnya adalah ganti untung untuk kehidupan yang lebih baik,” tambahnya.
Aw Thalib berpendapat, bila dalam pembayaran ganti rugi kepada masyarakat nantinya tidak sesuai, dan justru tidak mensejahterakan kehidupan rakyat, maka hal-hal itu, akan menjadi perhatian bersama.
Sebab lanjut ia,dalam pembebasan lahan nanti, pemerintah harus memaklumi kondisi mereka. Dikarenakan, yang terkena dampak besar atas pembangunan ini, contohnya adalah seorang petani.
“Tentunya para petani akan sulit membeli lahan lagi, jika disebakan biaya ganti rugi yang diberikan tidak sesuai harapan,” tandasnya.
(Rinto/Read)
