DPRD Provinsi Gorontalo Menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2019

READ.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyetujui Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Ketua DPRD Paris Yusuf pada rapat paripurna DPRD ke – 223, Senin (29/07/2019).
Dokumen Ranperda Perubahan APBD 2019 selanjutnya akan dikonsultasikan ke Kemendagri paling lambat 15 hari kerja. Hasilnya kemudian akan ditetapkan menjadi Perda Perubahan APBD 2019.
Penyesuaian Perubahan APBD berdasarkan perkembangan dan perubahan keadaan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD. Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2019 ini tetap didasari pada prioritas yang akan termuat dalam belanja daerah dalam rangka pencapaian kinerja pemerintahan.
“Beberapa perubahan asumsi dasar pendapatan belanja dan pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun 2019 sebagaimana yang telah disampaikan adalah hasil pembahasan antara banggar dan TAPD Provinsi Gorontalo,” ungkap Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
Idris juga menambahkan, bahwa perubahan APBD tahum 2019 tetap fokus pada 8 program unggulan pemprov Gorontalo yang telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.
Ia mengimbau kepada para pimpinan OPD untuk melakukan langkah percepatan dalam waktu yang singkat, agar perubahan APBD 2019 dapat terserap dengan baik.
“Setelah ditandatangani perubahan APBD 2019, waktu efektif tinggal 4 setengah bulan lagi. Untuk itu para pimpinan OPD segera melakukan langkah cepat, agar perubahan perubahan APBD 2019 dapat terserap dengan baik. Demi kepentingan masyarakat dan tetap memperhatikan kualitas,” tutup Idris.
Untuk penganggaran target pendapatan daerah dalam Ranperda tentang perubahan APBD 2109 mengalami peningkatan 1,60% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam perda tentang APBD 2019. Sementara untuk belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 3,18%.