banner 468x60

Bupati Gorontalo Singgung Aparat Desa yang Belum Daftar BPJS Kesehatan

Aparat Desa Daftar BPJS
Aparat Desa Daftar BPJS
banner 468x60

READ.ID – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo singgung aparat desa di daerah setempat yang belum daftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bupati Nelson mengungkapkan, dari 191 desa di Kabupaten Gorontalo, baru 35 desa yang mendaftar BPJS. Padahal setiap aparat desa diwajibkan ikut serta dalam peserta BPJS kesehatan kategori mandiri kelas dua.

“Desa itu punya uang melalui dana desa, apalagi kepala desa dan aparatnya gajinya sudah naik signifikan. Kenapa banyak aparat desa belum daftar di BPJS. Ini kita harus evaluasi bersama dan di cek masalahnya apa,” ujar Bupati Gorontalo usai menandatangani Adendum kerjasama dengan BPJS Cabang Gorontalo, Kamis (25/6).

Ia menginstruksi Dinas Pemdes untuk mengingatkan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Gorontalo yang belum terdaftar segera mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Nelson meminta seluruh pihak terkait termasuk BPJS agar melakukan evaluasi terkait data, administrasi dan sistem pelayanan serta mengenai anggaran, sehingga dapat diketaui apa yang perlu diperbaiki.

“Bu Sekda cepat kordinasikan dengan Pemdes, termasuk tenaga honor dan tenaga kontrak. Mereka ini harus wajib terdaftar di BPJS kesehatan karena aparat desa merupakan garda terdepan melayani masyarakat. Ini juga kepentingan mereka karena BPJS bisa membantu mereka jika dalam kondisi sakit. Namun, kita tetap berharap pelayanan masyarakat tetap prima,” Pinta Nelson.

Sementara itu, kepala BPJS kesehatan Kabupaten Gorontalo, dr Olivia menjelaskan penyebab perangkat desa yang belum mendaftar BPJS karena belum semua perangkat desa memasukan data.

“Secara administrasi, cara mendaftar bagi perangkat desa itu secara kolektif, tidak hanya kepala desanya saja, tapi juga sekretaris, kaur, kepala dusun. Jadi alasan mereka belum semua memasukan data,” ujar Olivia.

Ia menambahkan, pembayaran BPJS bagi pesertanya perangkat desa itu ditanggung dana desa dan anggaran pemerintah daerah.

“Hingga saat ini baru 35 desa dari total 191 desa. Saya berharap semua pihak untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional disetiap daerah, khususnya aparat desa,” tandas Olivia. (Wahyono/RL/Read)

Baca berita kami lainnya di


banner 468x60
banner 468x60