Date:July 3, 2020

Besok, ASN Pemprov Gorontalo Mulai Masuk Kantor

ASN Masuk Kantor

READ.ID – Seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mulai masuk kantor besok 30 Juni 2020.

Jumlah Terpapar Covid-19 Di Gorontalo
POSITIF
256 +7
DIRAWAT
23
SEMBUH
222
MENINGGAL
11
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Update terakhir : 2 Juli 2020 15:00 WITA

Hal ini diputuskan dalam rapat para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, di ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo, Senin (29/6).

Setelah hampir tiga bulan melaksanakan sistem bekerja dari rumah, ASN akan melaksanakan aktifitas kerja dari instansi masing-masing atau WFO (Work From Office). Aktivitas kerja dilakukan menuju masa transisi memasuki new normal atau tatanan hidup baru di tengah pandmi Covid-19.

“Alhamdulillah disepakati tanggal 30 Juni hari Selasa besok, seluruh ASN sudah bisa masuk kantor berdasarkan hasil rapat, seluruh OPD sudah siap untuk WFO,” ungkap Iswanta selaku Ketua Tim Verifikasi dan Evaluasi Kesiapan OPD dalam Penerapan Protokol Kesehatan.

Di tengah pandemi Covid-19, protokol kesehatan di lingkungan kerja menjadi perhatian utama. Masing-masing instansi akan disiapkan handsprayer desinfektan dan handsanitizer yang disediakan oleh Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Gorontalo.

“Selain para ASN yang wajib memakai masker, tamu yang datang juga wajib menggunakan masker agar mendapatkan pelayanan. Kemudian kreatifitas dari OPD juga diharapkan agar produktif dan aman Covid-19,” lanjutnya.

Dengan adanya kebijakan baru ini, maka absensi daring harian tidak diperkenankan lagi dilakukan dengan koordinat rumah masing-masing. Jika memungkinkan, jam kerja bagi para pegawai akan dibagi dalam dua sesi di hari yang sama, namun hal itu diserahkan kepada kebijakan masing-masing OPD.

“Di dalam pelaksanaannya mungkin ada yang dengan pola shift terbagi jam kerja atau juga yang bersifat penuh. Mungkin bisa dijadikan pertimbangan banyaknya pegawai serta kapasitas ruangan dari OPD tersebut,” pungkasnya. (Adv/RL/Read)